Header Ads

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI SOROTI SAMPAH DI PULAU SEBATIK

GAMBAR : ANGGORA DPR RI dr. ARI YUSNITA
JAKARTA – Pulau Sebatik yang masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saat ini dihadapkan dengan permasalahan sampah. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Pulau Sebatik menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan sampah di Pulau Sebatik perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 1 (satu) disebutkan, sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

Pada pasal 8 (Delapan)  tentang wewenang pemerintah Provinsi, yaitu (a) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah, (b) memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah, (c) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, dan (d) memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Pada pasal 9 (Sembilan) tentang wewenang pemerintah kabupaten/kota, yaitu (a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, (b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah,  (c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, (d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah, (e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan (f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat.

Anggota DPR RI Komisi VII, yang membidangi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup, dr. Ari Yusnita mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait masalah sampah.

“Permasalahan sampah di Pulau Sebatik segera kita follow up di komisi VII. Kita juga butuh komunikasi dengan pemerintah daerah di sana. Kita berharap agar masyarakat di sana tidak lagi membuang sampah di laut dan di sembarang tempat. Masyarakat disana melakukan itu mungkin karena kurangnya tempat sampah, apalagi Pulau Sebatik sudah padat penduduknya”, Ujarnya saat menerima kunjungan Ketua Himpunan Mahasiswa Sebatik (HKMS) Yogyakarta, Ketua Asosiasi Mahasiswa Sebatik (AMAS) Jabodetabek dan 
Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) Jakarta. Selasa (7/2) di Gedung DPR RI.

dr. Ari, nama sapaan akrab untuk dr. Ari Yusnita yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Dapil Kaltim Kaltara). Dalam waktu dekat akan melakukan reses di Pulau Sebatik dan akan melihat langsung kondisi Pulau Sebatik. Ia juga berharap agar Pulau Sebatik segera menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru) disebabkan daerah ini sudah padat penduduk dan merupakan wilayah terdepan NKRI. (Naufal)

No comments

Powered by Blogger.